Akhir-akhir ini kita disajikan dengan pertentangan yang meruncing tentang ekonomi pasar versus ekonomi kerakyatan.
Ada yang mengatakan bahwa ekonomi pasar tidak akan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Hal itu karena sekarang dimana pasar dunia dikuasai negara maju sehingga ketika kita berkiblat murni ke pasar maka kita jelas akan didikte mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa ekonomi yang terlalu populis pasti akan anti pasar dan anti pasar jelas tidak akan efisien serta akan runtuh seperti sosialisme dan etatisme di Eropa timur 1990-an.
Presiden kita, sang incumbent mencoba menawarkan "Ekonomi jalan tengah", dimana "orientasi pasar" digunakan untuk membuat efisien ekonomi, sementara itu tugas negara untuk terus mensejahterakan rakyatnya terus harus dilakukan. Disitulah jalan tengahnya menurut Bapak Presiden.
Tetapi apakah dengan merumuskan jalan tengah di bidang perekonomian seperti itu habis perkara masalahnya? Ooh belum tentu, dan penulis beranggapan sangat-sangat absurd. Alih-alih seperti maksudnya "jalan tengah" supaya kebijakan-kebijakan itu mempertemukan kedua titik tadi pasar-kesejahteraan rakyat... malah besar kemungkinan keduanya makin menjauh.
Kalau memang mau konsekuen dengan jalan tengah maka harus ada satu jargon lugas dan tegas. Apa itu, ya tidak lain tidak bukan KEMANDIRIAN. Tanpa titik pandang visi itu semua kebijakan ekonomi hanyalah obat sementara untuk suatu penyakit akut. China melakukan itu dan dia melesat. India melakukan itu dan dia mencuat. Demikian pula dengan Brasil, bahkan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.
Kemandirian bukan jargon tetapi visi. Kita tak bisa teriak-teriak cinta produksi dalam negeri ketika pasukan kita di Lebanon lebih bangga memakai panser VAB Perancis daripada buatan PINDAD. Kita tidak bisa teriak-teriak kemandirian ketika kita lebih bangga gunakan corvette buatan Belanda daripada rancangan PT.PAL. Dan saya kira nonsense kita ngomong-ngomong ini dan itu selama masih bangga menggunakan sepatu buatan Italy, baju China dan tas buatan Perancis.
Kemandirian adalah kepedulian, kepekaan, keinginan mendengar dan melihat bahwa potensi-potensi dalam diri kita sendiri melimpah ruah dan sangat-sangat mungkin digali. Sumber daya alam kita yang masih melimpah, kemapuan masyarakat mencukupi dirinya sendiri yang sebenarnya tinggi HARUS DILINDUNGI, bukan hanya dipajaki secara membabi buta dari dinas pasar, petugas pendaftaran HO dan lain-lain.
Konsep keberpihakan kepada UKM haruslah bukan lip service belaka tetapi bagaimana memberikan reward dan punishment yang jelas kepada siapapun lembaga perbankan yang lebih perduli/tidak perduli kepada UKM. Bagaimanapun kita harus lebih belajar, bagaimana kita sudah menyia-nyiakan beratus trilyun rupiah selama sepuluh tahun ini untuk "menyehatkan perbankan" perbankan kita dengan hasil yang sangat tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat .
Dan Jika JK-Wiranto InsyaAllah diRidloi Allah untuk dipercaya rakyat Indonesia memimpin 2009-2014 saya pikir Ekonomi Kerakyatan bukan hanya jargon tetapi perbuatan nyata. Nggak usahlah diperpanjang komitmen produk dalam negeri JK seperti sepatu Cibaduyut, panser PINDAD dan pembangunan BAndara Makassar. Contoh lain juga sudah seabreg, dan lebih lagi JK adalah bekas pengusaha anak bangsa yang jelas sangat mengerti asam-garam bagaimana menciptakan EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEMANDIRIAN.
Ada yang mengatakan bahwa ekonomi pasar tidak akan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Hal itu karena sekarang dimana pasar dunia dikuasai negara maju sehingga ketika kita berkiblat murni ke pasar maka kita jelas akan didikte mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa ekonomi yang terlalu populis pasti akan anti pasar dan anti pasar jelas tidak akan efisien serta akan runtuh seperti sosialisme dan etatisme di Eropa timur 1990-an.
Presiden kita, sang incumbent mencoba menawarkan "Ekonomi jalan tengah", dimana "orientasi pasar" digunakan untuk membuat efisien ekonomi, sementara itu tugas negara untuk terus mensejahterakan rakyatnya terus harus dilakukan. Disitulah jalan tengahnya menurut Bapak Presiden.
Tetapi apakah dengan merumuskan jalan tengah di bidang perekonomian seperti itu habis perkara masalahnya? Ooh belum tentu, dan penulis beranggapan sangat-sangat absurd. Alih-alih seperti maksudnya "jalan tengah" supaya kebijakan-kebijakan itu mempertemukan kedua titik tadi pasar-kesejahteraan rakyat... malah besar kemungkinan keduanya makin menjauh.
Kalau memang mau konsekuen dengan jalan tengah maka harus ada satu jargon lugas dan tegas. Apa itu, ya tidak lain tidak bukan KEMANDIRIAN. Tanpa titik pandang visi itu semua kebijakan ekonomi hanyalah obat sementara untuk suatu penyakit akut. China melakukan itu dan dia melesat. India melakukan itu dan dia mencuat. Demikian pula dengan Brasil, bahkan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.
Kemandirian bukan jargon tetapi visi. Kita tak bisa teriak-teriak cinta produksi dalam negeri ketika pasukan kita di Lebanon lebih bangga memakai panser VAB Perancis daripada buatan PINDAD. Kita tidak bisa teriak-teriak kemandirian ketika kita lebih bangga gunakan corvette buatan Belanda daripada rancangan PT.PAL. Dan saya kira nonsense kita ngomong-ngomong ini dan itu selama masih bangga menggunakan sepatu buatan Italy, baju China dan tas buatan Perancis.
Kemandirian adalah kepedulian, kepekaan, keinginan mendengar dan melihat bahwa potensi-potensi dalam diri kita sendiri melimpah ruah dan sangat-sangat mungkin digali. Sumber daya alam kita yang masih melimpah, kemapuan masyarakat mencukupi dirinya sendiri yang sebenarnya tinggi HARUS DILINDUNGI, bukan hanya dipajaki secara membabi buta dari dinas pasar, petugas pendaftaran HO dan lain-lain.
Konsep keberpihakan kepada UKM haruslah bukan lip service belaka tetapi bagaimana memberikan reward dan punishment yang jelas kepada siapapun lembaga perbankan yang lebih perduli/tidak perduli kepada UKM. Bagaimanapun kita harus lebih belajar, bagaimana kita sudah menyia-nyiakan beratus trilyun rupiah selama sepuluh tahun ini untuk "menyehatkan perbankan" perbankan kita dengan hasil yang sangat tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat .
Dan Jika JK-Wiranto InsyaAllah diRidloi Allah untuk dipercaya rakyat Indonesia memimpin 2009-2014 saya pikir Ekonomi Kerakyatan bukan hanya jargon tetapi perbuatan nyata. Nggak usahlah diperpanjang komitmen produk dalam negeri JK seperti sepatu Cibaduyut, panser PINDAD dan pembangunan BAndara Makassar. Contoh lain juga sudah seabreg, dan lebih lagi JK adalah bekas pengusaha anak bangsa yang jelas sangat mengerti asam-garam bagaimana menciptakan EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEMANDIRIAN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar